TELAH banyak pemikiran digelontorkan mengenai sosok pemimpin yang dibutuhkan negeri ini. Semuanya mensyaratkan sosok yang kuat dengan kemampuan luar biasa untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar. Pemimpin yang taat atas konstitusi negara dan memiliki keyakinan besar dengan kemampuannya untuk menghapus segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum tanpa merasa takut visi besarya tentang pembangunan nasional tak mendapat dukungan dari parlemen.

Siapa pun pasti bersepakat dengan figure pemimpin seperti itu mengingat problematika persoalan yang terjadi selama ini lebih dipicu oleh ketidaktegasan pemimpin dalam mengambil keputusan. Karena pemimpin yang ada selama ini selalu merasa tergangu dan menjadi ragu-ragu mengambil keputusan mengingat setiap keputusan yang akan diambil senantiasa menyentuh kepentingan-kepentingan politik tak mendasar.

Dalam pemberantasan korupsi, yang karut-marut dengan kepentingan elite-elite politik. Banyak pelaku tindak korupsi merupakan perpanjangan tangan kepentingan-kepentingan politik—sebagia besar elite yang merupakan kader partai politik tertentu-- sehingga setiap kali akan dibuat keputusan hukum selalu berakhir menjadi semacam negosiasi politik.

Karena itu, sosok pemimpin di masa depan harus tidak terkooptasi kepentinga-kepentingan politik tak mendasar, bebas menjalankan pemerintahannya dan tidak perlu merasa tidak didukung oleh partai politik. Pemimpin seperti itu adalah negarawan sejati, berjiwa patriotik-nasionalis, dan berpihak kepada nasib rakyatnya. Sosok seperti itu hanya muncul apabila selalu mengasah rasa simpati dan empati terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat tertindas, menderita, mendapat perlakuan tidak adil, dan dimarjinalisasikan oleh situasi.

Tentu sosok pemimpin sangat ideal seperti itu sukar mengharapkannya muncul di tengah-tengah rakyat. Negara ini lebih banyak menghasilkan pemmpin yang mengambil jarak dengan rakyat yang sengsara, hanya mengandalkan laporan-laporan yang lahir dari penggunaan kaca mata kuda. Natan Sharansky dalam The Case for Democracy, the Power of Freedom to Overcome Tyranny & Terror (New York: 2004), menyebut empati dan simpati mendorong seorang pemimpin menghayati sikap profetik untuk memberi koreksi atas tindak manusia yang keliru dan mendatangkan ketidakadilan. Pada akhirnya, pemimpin tersebut akan tergerak hati untuk membela orang-orang tertindas dan diperas.

Tokoh-Tokoh Kecapaian

Belakangan wacana calon presiden mulai marak. Banyak tokoh dikedepankan untuk bersaing pada Pemilihan Presiden 2009 mendatang. Beberapa tokoh malah mulai sibuk kampanye seperti Jusuf Kalla, Sutiyoso, AbdurrahmanWahid, Megawati Soekarnoputri, bahkan, Susilo Bambang Yudhoyono mulai ikut-ikutan. Tugas-tugas negara yang dibebankan di pundak mulai ditanggalkan, karena jauh lebih penting mencari dukungan politik.

Sosok para calon presiden kita ini sudah tak asing lagi bagi rakyat. Mereka “orang-orang yang kadung kecapaian” dalam memimpin. Ada mantan Presiden RI, yang telah dimasukkan public ke dalam golongan elite yang gemar memberi janji tetapi keteteran memberi bukti. Selama menjadi Presiden RI, bukan saja mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendera rakyat, tetapi ikut andil menciptakan persoalan-persoalan baru akibat kebijakan-kebijakan yang keliru. Mustahil mengharapkan mereka akan tampil sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan mengkoreksi tindak-tanduk manusia yang keliru.

Ada mantan pejabat, yang juga tidak membawa perubahan signifikan pada nasib rakyat saat menjadi pemimpin. Dari sekian juta penduduk di negeri ini, sangat pasti masih banyak yang menyimpan kekecewaan terhadap kemampuan mereka dalam memimpin. Karena itu, sangat disayangkan bila partai politik tetap mengandalkan sosok orang-orang yang sudah pernah menjadi pemimpin itu tanpa sebuah tawaran kreatif yang mampu mengubah persepsi public.

Dilihat dari faktor kaderisasi, kebijakan partai politk ini semacam ironi dalam berdemokrasi. Namun, dunia politik senantiasatak bisa ditebak. Politik menegasikan logika. Politik pun menegasikan regenerasi. Bagi mereka yang taklit kepada elite partai politik, pasti akan sepakat dengan kebijakan serupa itu. Tentu, agar keberadaannya tak digoyang dan bisa selamat hingga suatu saat ia termasuk “orang-orang capek” yang mendapat berkah untuk dicalonkan. Tentu pula, sikap mendukung ini akan dibenarkan sendiri bahwa pengalaman orang-orang lama sangat penting.

Memberi kesempatan kembali kepada orang-orang lama sama artinya memaksakan “orang-orang capek”. Mengutif sebuah penelitian psikologi yang pernah dilakukan Freud, strategi politik yang mengandalkan “orang-orang capek” ini menjadi pantas dipertanyakan. Menurut Freud, semakin tua seseorang akan semakin mempengaruhi perkembangan volume otaknya, terjadi penyusutan hingga mencapai 30%.

Dengan volume otak yang 100% saja, bangsa kita masih dihadapkan dengan persoalan-persoalan krusial menyangkut kemiskinan, infrastruktur buruk, dan korupsi dimana-mana. Konon lagi bila seorang kepala daerah memiliki volume otak yang tak mencapai 100%?

Sosok Orangtua

Tetapi kebijakan partai politi memilih tokoh-tokoh tua, gaek, dan kecapaian itu menjadi beralasan bila yang diharapkan adalah pemimpin seperti yang disebut di awal tulisan ini. Tokoh-tokoh tua yang volume otaknya sebesar 70%--80% memiliki pengalaman luar biasa. Pengalaman itu berharga untuk menghadapi persoalan-persoalan sama, sehingga solusi bisa dirumuskan dalam waktu singkat.

Akan tetapi pengalaman tidak banyak berarti di era yang senantiasa berubah seperti saat ini. Masyarakat cepat belajar dari kekurangan mereka, yang kemudian membuat mereka jauh lebih cerdas dibandingkan kepala daerah yang sangat mengandalkan pengalaman.

Pengalaman tak berharga di hadapan ilmu pengetahuan. Pengalaman memang terus bertambah dan semakin matang. Akan tetapi ilmu pengetahuan jauh lebih pesat berkembang, seiring dinamika perkembangan kehidupan masyarakat. Perkembangan ilmu dan pengetahuan menuntut kemampuan seseorang untuk mengikuti alur gerak dan dinamikanya, sehingga tetap bisa menyesuaikan diri dengan tahapan-tahapan perkembangan tersebut.

Orang berpengalaman lebih mengandalkan naluri. Sedangkan orang berilmu dan berpengetahuan sangat mengandalkan rasio. Kedua hal itu memiliki titik tekan pada pencapaian hasil dari kegiatan yang dilakukan. Jika orang berpengalaman lebih memilih hasil agar pengalamannya bertambah, maka orang berilmu dan berpengetahuan lebih menekankan pada kemajuan dari penguasaannya atas ilmu dan pengetahuan.

Dengan orang berpengalaman, maka bisa diwujudkan pemimpin seperti diharapkan Natan Sharansky, yakni pemimpin yang mudah berempati dan bersimpati pada persoalan rakyat sehingga tergerak hatinya untuk membela orang-orang tertindas dan diperas.